Presiden "Dikeroyok" Hak Angket

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Presiden "Dikeroyok" Hak Angket

Sabtu, 28 Juni 2008


PRO-KONTRA kenaikan harga BBM akhirnya berujung pada
penggunaan hak angket DPR. Melalui proses voting, 233 wakil rakyat
menyatakan mendukung proses politik tersebut, sementara 127 anggota
lainnya menolak.



 



Pada saat bersamaan,mayoritas anggota DPR menolak
penggunaan hak politik yang lebih soft,yakni hak interpelasi. Dalam
perspektif ideal kalangan pendukung, hak angket diperlukan untuk
mengungkap misteri di balik kenaikan harga BBM. Salah satu asumsi yang
dimunculkan, masalah BBM bukan karena kenaikan harga minyak global
semata, melainkan juga terkait penurunan produksi minyak beberapa tahun
terakhir.







Bagi presiden, diakui atau tidak, hak
angket adalah ancaman.Sejauh ini,Istana masih sangat yakin bola politik
tidak akan menjadi liar, hingga bisa menjatuhkan kekuasaan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Acuannya, dalam sistem presidensial,
pemakzulan (impeachment) bisa dilakukan jika presiden melanggar,
mengkhianati negara, melakukan KKN, menyuap, dan melakukan pidana
berat.







Tapi dalam politik, semua bisa
berubah.Pelajaran menunjukkan, kasus Bulog Gate yang masih sumir pun
bisa menjadi senjata menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid.Pintu
masuknya sama,hak angket.Dan pada akhirnya, siapa yang memenangkan
pertarungan politik kekuasaan, dialah yang menghegemoni kebenaran.



Lolosnya
hak angket yang bisa berakibat serius pada kekuasaan presiden jelas di
luar dugaan.Sebab,sejumlah manuver anggota DPR untuk menggoda kekuasaan
presiden sebelumnya,seperti usulan hak angket impor beras,banyak yang
kandas.Kalaupun ada yang lolos,paling banter hanyalah hak interpelasi
(kenaikan harga sembako).







Lalu,bagaimana hak
angket kenaikan harga BBM bias lolos? Jawabannya,sejumlah pilar
kekuasaan Presiden SBY tidak lagi memegang komitmen dan konsisten
mengamankan kebersamaan Kabinet Indonesia Bersatu.Partai Amanat
Nasional (PAN),Partai Keadilan Sosial (PKS),dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) memilih bergabung dengan parpol yang selama ini
beroposisi terhadap pemerintahan SBY.







Adalah
hak mereka mengambil sikap demikian. PKS, misalnya, beralasan berubah
mendukung usulan hak angket setelah merespons dinamika lobi-lobi,
sedangkan PPP menyatakan mendukung karena hak angket diajukan pada
politik energi dan pengelolaan BBM, bukan kebijakan kenaikan
harga.Namun,apa pun alasannya,sikap parpol-parpol yang mempunyai kader
di kabinet mendukung hak angket tidaklah etis.







Bagaimana
bisa, parpol yang semestinya bersama-sama menegakkan
kekuasaan,menjalankan,dan mempertanggungjawabkan program
pemerintahan,malah ikut mendelegitimasi kekuasaan itu sendiri. Karena
itu, bisa dipahami jika partai pengusung SBY, Partai Demokrat,menyindir
bahwa parpol-parpol tersebut hanya mau benefit-nya, tapi tidak mau
konsisten.







Bahasa lainnya, hanya mau menikmati
kue kekuasaannya, tapi tidak mau menanggung residunya.Muaranya bisa
diduga, mereka tidak ingin kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak
populis akan mencemari pergerakan menuju 2009. Kalau memang
parpol-parpol ingin dianggap konsisten, semestinya tidak mengambil
sikap menggantung, tapi langsung saja keluar dari koalisi. Masyarakat
pun tidak akan menilai mereka mau untungnya sendiri.







Sekarang,bom
konflik sudah dipicu.Tinggal bagaimana Presiden SBY merespons sikap
mendua kolega-koleganya di koalisi, apakah mencopot menteri dari parpol
bersangkutan, merestrukturisasi koalisi, atau lainnya. Intinya,
diperlukan evaluasi untuk menstabilkan pemerintahan.Tapi semuanya
memang ada risiko. Kita meyakini masyarakat sangat berharap terwujudnya
kehidupan politik yang semakin dewasa.



 



Jangan
sampai ada lagi jatuh-bangun kekuasaan, yang ujung-ujungnya akan
menyusahkan masyarakat.Kedewasaan politik hanya bisa terwujud jika
parpol-parpol yang menjadi aktor dalam mengembangkan pemerintahan yang
sehat dan stabil. Banyak wacana yang dimunculkan, seperti koalisi
permanen.







Apa pun istilahnya, kita membutuhkan
bangunan politik yang menjamin kestabilan pemerintahan, permainan
politik yang fair, dan tentunya bisa mewujudkan kesejahteraan
masyarakat tanpa diombang-ambingkan permainan politik yang hanya
berorientasi kekuasaan.(*)