BBM dan Nasib Pendidikan

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

BBM dan Nasib Pendidikan

Rabu, 28 Mei 2008



Oleh: Fitri Kamalia



antriApa
boleh buat harga BBM sudah naik. Pemerintah menghentak rakyatpun
tersentak. Pemerintah rupanya “ngotot” dengan argumentasi sendiri dan
katanya merupakan pilihan terakhir dari berbagai opsi yang
dikedepankan.



 



Namun janji pemerintah dari pengalihan kompensasi BBM
yang selama ini untuk minyak akan dialokasikan kepada warga miskin
dengan membagikan BLT (bantuan langsung tunai) dan sarana lainnya
termasuk pendidikan. Namun masalahnya, BBM dinaikkan berkali-kali namun
pendidikan dan kesehatan tetap mahal.



 









Dampak dari semua itu, kini harga-harga
mulai naik. Protes dari berbagai kalangan masyarakat menyeruak ke
jalanan. Dari dunia pendidikan yang diwakili para mahasiswa bahkan
cenderung anarkis. Sementara itu, rakyat yang berpenghasilan terbatas
kini tidak bisa lagi tenang karena memikirkan dampaknya. Terlebih bagi
masayarakat yang berpenghasilan sangat terbatas.






Kini kita bertanya, bagaimana
konpensasi BBM itu bisa dinikmati oleh dunia pendiikan. Tentu saja
pendidikan kini sudah menikmati dari dampak kenaikan sejak 2005.
Pendidikan dasar dari mulai SD hingga SLTP memang ada yang gratis.
Namun pungutan biaya lainnya terus membebani orang tua murid.






Bagaimanapun BBM sudah naik karenanya,
kita hanya bisa berharap seperti yang pernah ditulis oleh seorang
pengamat Pendidikan Darmaningtyas:






Pertama, pemerintah harus konsisten,
dana subsidi BBM yang dipotong itu hendaknya dialihkan untuk pelayanan
kebutuhan sosial dasar, bukan untuk bayar utang. Juga bukan untuk
kenaikan gaji pejabat negara. Sebab yang paling menderita atas kenaikan
BBM itu adalah masyarakat, bukan kreditor dan pejabat. Penggratisan
tidak berarti menutup partisipasi publik karena partisipasi publik
ditekankan pada perencanaan dan kontrol. Sedangkan partisipasi dalam
bentuk pendanaan bisa melalui sumbangan sukarela. Namanya sukarela
tidak boleh dipaksa. Tapi, yang mampu juga tidak boleh berpura-pura
miskin. Jadi pemerintahnya harus konsisten agar warganya peduli.






Kedua, mulailah mengembangkan pajak
progresif yang hasilnya untuk membiayai pendidikan bermutu dan gratis
untuk semua (kaya dan miskin). Jangan salah mengerti bahwa yang kaya
kok disubsidi. Mereka juga bayar sekolah, tapi melalui pajak yang
tinggi. Itu semua bukan utopia, tapi bisa terlaksana, seperti di
negara-negara kesejahteraan asal pengelolaannya sungguh-sungguh dan
jujur. Jangan petugas pajaknya saja yang kaya raya.



 



Ketiga, pemerintah harus kreatif dan
jeli dalam melaksanakan program. Masalah DO tidak bisa dipecahkan dari
lingkup sekolah saja, tapi bisa melalui peningkatan ekonomi keluarga.
Oleh sebab itu, program-program padat karya perlu diciptakan untuk kaum
miskin agar ekonomi mereka tetap berputar sehingga punya semangat
menyekolahkan anaknya. Nelayan—yang nyata-nyata kaum miskin—diberikan
subsidi bahan bakar agar masih tetap bisa melaut.






Keempat, saatnya pemerintah/pemda
menyediakan angkutan umum khusus pelajar (di kota dan desa) yang biaya
operasionalnya ditanggung pemerintah/pemda. Atau membangun jalur khusus
sepeda untuk melayani jarak pendek (kurang dari 5 km) agar warga miskin
tidak terancam DO karena tidak mampu bayar ongkos transportasi yang
lebih besar daripada SPP-nya.






Sekarang DO di pedesaan dan kalangan
miskin kota terjadi karena mahalnya ongkos transportasi. Bila tidak mau
menempuh keduanya itu, maka betul juga bunyi SMS nakal: SBY–JK itu
singkatan dari ”susah bensin ya jalan kaki”! Kata orang Yogya ini
akibat dari BBM=bola-bali mundak (berulang kali naik) sehingga hidup
”sengsara bersama Yudhoyono”. (*)







Fitri Kamalia, anake wong Buntet Pesantren lahir dan tinggal di Jakarta