PBNU: Ahmadiyah Bentuk Penyimpangan, Bukan Beda Pendapat

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

PBNU: Ahmadiyah Bentuk Penyimpangan, Bukan Beda Pendapat

Jumat, 25 April 2008





KH. Ma'ruf Amin
Satu lagi sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang ajaran
yang dianut Ahmadiyah merupakan bentuk penyimpangan terhadap Islam,
bukan perbedaan pendapat. Karena itu, keputusan Badan Koordinasi
Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang meminta
Ahmadiyah menghentikan seluruh kegiatannya, sudah tepat.



Hal tersebut diungkapkan Rais Syuriyah PBNU KH Ma’ruf Amin dalam sebuah
perbincangan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (24/4).
Tulis NU Online dalam situsnya.

Kiai Ma’ruf—begitu panggilan akrabnya—menjelaskan, paham yang dianut
Ahmadiyah dapat ditolelir jika hal itu merupakan perbedaan pendapat di
kalangan umat Islam. “Kalau sudah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai
nabi, maka, itu adalah jelas penyimpangan,” tegasnya.

Ia tak sependapat dengan sikap sebagian kalangan yang mengatakan bahwa
berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan menjalankan ibadah
serta kepercayaan, Ahmadiyah tetap boleh melakukan aktivitasnya.
Menurutnya, prinsip kebebasan di Indonesia tetap dibatasi berbagai hal.

“Kebebasan di sini tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan tetap
dibatasi konstitusi, agama dan norma yang berlaku. Kalau bebas tanpa
batas, itu namanya negara sekuler,” terang Kiai Ma’ruf yang juga Ketua
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan demikian, sambungnya, Ahmadiyah tak bisa dibiarkan hidup di
negeri ini. Ia mendesak kepada pemerintah bertindak tegas menyusul
keputusan Bakor Pakem tersebut. Hal itu juga untuk menghindari
terjadnya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu
pada jamaah Ahmadiyah. (nu.or.id)

Linksitus:
 http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=12411