• Latest News

    Thursday, July 17, 2008

    Yayasan Lembaga Konsumen “Partai” Indonesia


    caturOleh: Achmad Irfan Maulana,syh., SH.


    Sangat
    menarik ketika membaca tulisan Fitri Kamalia Bisnis Politik Menjelang
    2009. Fitri mengibaratkan politik sebagai genus dari species yang
    bernama bisnis. Wakil Rakyat akan dipilih tak ubahnya seperti “barang
    dagangan” yang akan kita beli.



    Dewasa ini kita disuguhkan oleh
    pembertiaan disahkannya 34 partai politik yang lulus verifikasi Komisi
    Pemilihan Umum (KPU) untuk tampil dalam pergulatan politik tahun 2009
    nanti. KPU mengumumkan 34 Partai Politik (Parpol) menjadi Peserta
    Pemilu 2009 dan mengumumkan 6 Partai Politik Lokal yang lulus
    verifikasi faktual di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan KPU
    ini diumumkan di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Senin, 7 Juli
    2008 malam.



    Dari 34 nama parpol yang dibacakan Ketua KPU, Prof.
    Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, 16 Parpol di antaranya adalah parpol peserta
    Pemilu 2004 yang memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d
    Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan
    DPRD. Sedangkan 18 parpol lainnya adalah Parpol baru yang lulus
    verifikasi administrasi dan faktual di tingkat Provinsi dan
    kabupaten/kota.



    Ke-16 Parpol yang dinyatakan memenuhi ketentuan
    pasal 315 dan 316 huruf d tersebut adalah: Partai Amanat Nasional
    (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB),
    Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrat, Partai
    Golongan Karya (Golkar), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai
    Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera
    (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia
    Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI),
    Partai Persatuan Pembangunan (PPP).


    Sedangkan 18 parpol baru dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009.
    1. Partai Barisan Nasional
    2. Partai Demokrasi Pembaruan
    3. Partai Gerakan Indonesia Raya
    4. Partai Hati Nurani Rakyat
    5. Partai Indonesia Sejahtera
    6. Partai Karya Perjuangan
    7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
    8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
    9. Partai Kedaulatan
    10.Partai Matahari Bangsa
    11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
    12.Partai Patriot
    13.Partai Peduli Rakyat Nasional
    14.Partai Pemuda Indonesia
    15.Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
    16.Partai Perjuangan Indonesia Baru
    17.Partai Persatuan Daerah
    18.Partai Republik Nusantara


    Untuk
    Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dari 10 Parpol yang diverifikasi
    faktual, 6 parpol lolos sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK
    tahun 2009 yaitu :
    1. Partai Aceh (PA)
    2. Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
    3. Partai Bersatu Atjeh (PBA)
    4. Partai Daulat Atjeh (PDA)
    5. Partai Rakyat Aceh (PRA)
    6. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)


    Dari
    banyaknya Partai Politik yang lolos verifikasi tersebut, rakyat
    dibiarkan memilih dengan kedewasaan dan masa kampanye yang diberikan
    oleh KPU terhadap para peserta Partai Politik pun sudah dimulai, dengan
    rentang waktu paling lama dalam sejarah demokrasi kita, yakni 9 bulan 7
    hari.

    Segala bentuk cara untuk dapat meyakinkan rakyat dikemas
    sedemikian rupa oleh Parpol. Hidden kampanye sudah mulai gencar
    dilakukan oleh para peserta pemilu 2009. Mulai dari pemasangan spanduk,
    kiat-kiat di media cetak/elektronik hingga system direct selling. Toli
    Partai endi sing arepan tek pilih….?


    Konsumen Partai Politik


    Istilah
    politik dagang sapi tidak asing lagi ditelinga kita. Siapa yang menjual
    dan siapa yang membeli?. Secara ekonomi siapa yang mempunyai uang tentu
    dia yang akan membeli. Rakyat tidak mempunyai uang, akan tetapi rakyat
    mempunyai asset berharga berupa suara. Meskipun rakyat selalu dibodohi
    oleh para elite politik dengan janji-janji suci.



    Obral janji
    Itulah kalimat yang tepat untuk kita labelkan pada para “kontestan”
    (baca: Parpol) kita. Janji-janji manis, komitmen-komitmen yang semuanya
    dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat. Kontrak Politik untuk dapat
    meminimalisir perselisihan pun dibuat sedemikian rupa.



    Jika kita
    tarik pada tataran “perlindungan konsumen”, tentunya parpol dalam hal
    ini adalah sebagai produsen, sedangkan rakyat merupakan konsumennya.
    Rakyat dihadapkan oleh sejumlah restoran siap saji atau toko yang
    bernama Partai Politik. Rakyat di WAJIBKAN untuk membeli/memilih produk
    dari hasil Parpol dengan mata uang suara (Anang Golput kujeh Blolih
    Jare Undang-undange kuh…..).





    Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun
    1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Perlindungan konsumen
    adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
    Perlindungan kepada konsumen. Dan yang dinamakan Konsumen adalah setiap
    orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalammasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.



    Ketika
    rakyat membeli dengan suara untuk merumuskan sebuah
    perubahan/kesejahteraan dengan memakai jasa Parpol maka terjadilah
    suatu perjanjian, Parpol mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak
    rakyat selaku konsumennya. Dalam ketentuan pasal 1320 Kitab
    Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas dikatakan bahwa Perjanjian
    adalah sah jika:


    1. dibuat berdasarkan kata sepakat dari pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
    2. dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hokum
    3. didasarkan pada suatu klausula yang halal.

    Mantan presiden Amerika serikat, Jhon F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:
    1. the right to safe product;
    2. the right to be informed about product;
    3. the right to definite choice in selecting product;
    4. the right to be heard regarding consumer interests.

    Artinya,
    selama terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai komitmen yang
    harus dibayar oleh konsumen (rakyat) dan hasil dari komitmen itu wajib
    dipenuhi oleh para Parpol.


    Partai poltik ketika terjadi
    wanprestasi terhadap produk (Kontrak Politik) yang mereka
    jajahkan/sepakati akan dengan mudah mengatakan “kami tidak merasa
    memberikan janji-janji kepada rakyat” (kaya SBY lagi arep menaikkan
    BBM). Lalu nasib rakyat yang sudah kepalang tanggung melilih atau
    mencoblos salah satu partai dengan suara mereka akan dikemanakan?
    Rakyat akan mengadu kepada siapa? Wis langka sing dipercaya maning
    Kang….


    Yayasan Lembaga Konsumen “Partai” Indonesia ( YLKPI)


    Yayasan
    Lembaga Konsumen Indonesia non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di
    Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk
    meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung
    jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.


    Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan
    kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk
    luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat
    tempat dihati masyarakat Indonesia maka para pendiri YLKI tersebut
    menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam
    negeri.

    Memang sangat berbeda konteks serta objek yang dijadikan
    pijakan dalam hal Konsumen Politik dengan konsumen barang dan/atau
    jasa. Akan tetapi, dengan adanya sebuah Perjanjian (kontrak politik)
    yang telah disepakati oleh Konsumen (Rakyat) dengan Produsen (Parpol),
    maka kita sangat memerlukan sekali adanya lembaga pengaduan bagi
    masyarakat ketika Parpol telah berbuat Wanprestasi atau perbuatan
    melawan hukum.



    Tentunya kedewasaan untuk memilih partai politik
    adalah solusi yang tepat untuk kita kumangdangkan. Dan rakyat jangan
    mudah terpengaruh oleh janji-janji Partai Politik.

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Yayasan Lembaga Konsumen “Partai” Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Mubarok Hasanuddin
    Scroll to Top