Ketundukan ataukah Penolakan - Buntet Pesantren Ketundukan ataukah Penolakan - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Saturday, July 19, 2008

    Ketundukan ataukah Penolakan


    Oleh: KH. Abdurahman Wahid

    PADA waktu berkampanye di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, penulis
    artikel ini ditanya orang, mengapa penulis dapat menerima ajaran
    Ahmadiyah?





    PADA waktu berkampanye di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, penulis
    artikel ini ditanya orang, mengapa penulis dapat menerima ajaran
    Ahmadiyah?


    Penulis menyebutkan bahwa ia tidak berurusan dengan benar tidaknya
    ajaran Ahmadiyah, melainkan mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen
    tersebut memberikan kemerdekaan dan kebebasan pada gerakan minoritas
    apa pun, agama, ataupun ras dan sebagainya, termasuk ajaran Ahmadiyah.

    Karena kita belum punya Undang-Undang Dasar (UUD) lagi setelah UUD
    1945, dengan sendirinya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan sampai
    saat ini. Karena itu, sikap untuk “memaksakan” syariah islamiah dalam
    kehidupan bernegara kita menjadi sikap yang salah. Ia hanyalah
    keinginan sebuah kelompok kecil yang terorganisasi baik dan memperoleh
    pengakuan dari luar negeri.

    Sikap memaksakan keyakinan agama dalam kehidupan bernegara, jelas-jelas
    melanggar UUD itu sendiri. Hal inilah yang menurut pendapat penulis
    harus dianggap sebagai titik lemah kaum muslim golongan santri. Bahkan,
    mengajukan klaim kaum santri adalah mayoritas dalam politik kita,
    adalah klaim yang harus diperbaiki. Karena, kaum Abangan (mereka yang
    beragama Islam tetapi bukan santri) jumlahnya masih lebih besar dari
    santri.

    Jadi, mengidentifikasi kaum Abangan dan Kejawen dengan istilah santri,
    sudah berarti kita melanggar kenyataan. Diperkirakan, jumlah kaum
    Abanganadalah 53% dan kaum santri 35%. Namun, memang kaum santrilah
    yang menentukan jalan kehidupan politik kita dewasa ini. Namun,
    kesalahan tetap kesalahan, dan harus diperbaiki.

    Dengan kata lain, mayoritas politik itu bersandar pada kekuatan kaum
    santri, Abangan, dan Kejawen sekaligus. Dalam silsilah, penulis adalah
    keturunan Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Sembilan, dari
    perkawinan dengan anak perempuan Syekh Siti Jenar, yang kemudian
    diceraikannya. Karena itu, penulis tidak pernah sampai hati membenarkan
    salah satu pihak saja, antara kaum Kejawen dan santri.

    Pertarungan antara kaum Kejawen dan santri itu merupakan sesuatu yang
    sudah berumur ratusan tahun dalam kehidupan masyarakat Jawa. Saat ini,
    penulis memandang moralitas atau akhlak para pelaksana pembangunan jauh
    dari harapan.

    Penilaian ini adalah konsekuensi dari slogan pembangunan negara dan
    bangsa yang dikehendaki penulis, kejujuran dan keterbukaan. Jadi,
    menurut penulis, agar memihak kepada sesuatu ajaran, adalah hal yang
    harus diperbaiki. Dan kejujuran sikap itu baru ada ketika kita
    mengikuti UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan
    sikap tidak melakukan tekanan apapun terhadap kaum minoritas di negeri
    ini.

    Inilah yang diingini UUD 1945. Kalau ada sesuatu hal yang dianggap
    menyimpang dari toleransi seperti ini, ukuran satusatunya untuk
    melakukan perbaikan-perbaikan adalah UUD 1945 itu sendiri.

    Kalau Nahdlatul Ulama terbiasa mendialogkan antara ajaran Islam dan
    semangat kebangsaan atau nasionalisme, dan kalau Muktamar ke-9 NU di
    Banjarmasin, Kalimantan Selatan (tahun 1935) menetapkan bahwa tidak
    wajib bagi kaum muslimin di negeri ini untuk mendirikan negara Islam,
    maka “wajar-wajar” saja apabila kita lalu mengambil Pancasila (buatan
    Bung Karno) pada 1 Juli 1945 sebagai dasar negara.

    Ini juga berarti wajar bagi sikap PBNU yang mengeluarkan Resolusi Jihad
    pada 22 Oktober 1945. Juga pembentukan Markas Besar Oelama Jawa Timur
    (MBODT) sebagai alat pendukung logistik perang oleh para kiai di
    Wonorejo, sekarang Kota Surabaya, pada 10 November 1945, yang
    didengung-dengungkan sebagai hari Pahlawan.

    Mereka mendukung Bung Tomo dan kawan-kawan memimpin pertempuran fisik
    melawan tentara Inggris dan sekutusekutu. Jadi wajar saja kalau para
    ulama/kiai NU di bawah pimpinan penulis umum (Khatib ‘Am) KH A Wahab
    Chasbullah sebagai komandan dan KH. M. Bisri Syansuri sebagai Wakil
    Sekretaris Umum PBNU mendukung logistik yang diperlukan.

    Bung Tomo dan kawan-kawan tidak bisa bertempur tanpa logistik tersebut,
    tetapi juga kerja logistik tidak ada gunanya kalau tidak untuk
    bertempur. Setelah selesai dengan pertempuran dan logistiknya dalam
    tahun 1945 itu, KH Wahab Chasbullah dan KH M Bisri Syansuri kembali ke
    pesantren mereka untuk melanjutkan tugas semula, mengajarkan
    buku-buku/kitab-kitab di pesantren masing-masing.

    Inilah hakikat perjuangan mereka yang jarang diketahui umum. Ini akibat
    pertarungan dalam tubuh APRI kita dahulu, yang lebih mengutamakan
    rasionalisasi dalam bentuk mengecilkan peranan kaum santri di tubuh
    angkatan perang negara ini. Sejarah perjuangan kita sebagai bangsa
    memang banyak yang masih harus dikaji kembali.

    Jadi, kita harus mampu selalu mengadakan tinjauan tentang masa lampau
    kita sendiri. Karena itu, sikap yang tampaknya seperti penolakan
    sebenarnya adalah penerimaan yang nantinya akan dijalankan bersama.
    Cukup indah, bukan?


    KH Abdurrahman Wahid

    Ketua Umum Dewan Syura PKB

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Ketundukan ataukah Penolakan Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top