Presiden "Dikeroyok" Hak Angket - Buntet Pesantren Presiden "Dikeroyok" Hak Angket - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Saturday, June 28, 2008

    Presiden "Dikeroyok" Hak Angket


    PRO-KONTRA kenaikan harga BBM akhirnya berujung pada
    penggunaan hak angket DPR. Melalui proses voting, 233 wakil rakyat
    menyatakan mendukung proses politik tersebut, sementara 127 anggota
    lainnya menolak.



     



    Pada saat bersamaan,mayoritas anggota DPR menolak
    penggunaan hak politik yang lebih soft,yakni hak interpelasi. Dalam
    perspektif ideal kalangan pendukung, hak angket diperlukan untuk
    mengungkap misteri di balik kenaikan harga BBM. Salah satu asumsi yang
    dimunculkan, masalah BBM bukan karena kenaikan harga minyak global
    semata, melainkan juga terkait penurunan produksi minyak beberapa tahun
    terakhir.







    Bagi presiden, diakui atau tidak, hak
    angket adalah ancaman.Sejauh ini,Istana masih sangat yakin bola politik
    tidak akan menjadi liar, hingga bisa menjatuhkan kekuasaan Presiden
    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Acuannya, dalam sistem presidensial,
    pemakzulan (impeachment) bisa dilakukan jika presiden melanggar,
    mengkhianati negara, melakukan KKN, menyuap, dan melakukan pidana
    berat.







    Tapi dalam politik, semua bisa
    berubah.Pelajaran menunjukkan, kasus Bulog Gate yang masih sumir pun
    bisa menjadi senjata menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid.Pintu
    masuknya sama,hak angket.Dan pada akhirnya, siapa yang memenangkan
    pertarungan politik kekuasaan, dialah yang menghegemoni kebenaran.



    Lolosnya
    hak angket yang bisa berakibat serius pada kekuasaan presiden jelas di
    luar dugaan.Sebab,sejumlah manuver anggota DPR untuk menggoda kekuasaan
    presiden sebelumnya,seperti usulan hak angket impor beras,banyak yang
    kandas.Kalaupun ada yang lolos,paling banter hanyalah hak interpelasi
    (kenaikan harga sembako).







    Lalu,bagaimana hak
    angket kenaikan harga BBM bias lolos? Jawabannya,sejumlah pilar
    kekuasaan Presiden SBY tidak lagi memegang komitmen dan konsisten
    mengamankan kebersamaan Kabinet Indonesia Bersatu.Partai Amanat
    Nasional (PAN),Partai Keadilan Sosial (PKS),dan Partai Persatuan
    Pembangunan (PPP) memilih bergabung dengan parpol yang selama ini
    beroposisi terhadap pemerintahan SBY.







    Adalah
    hak mereka mengambil sikap demikian. PKS, misalnya, beralasan berubah
    mendukung usulan hak angket setelah merespons dinamika lobi-lobi,
    sedangkan PPP menyatakan mendukung karena hak angket diajukan pada
    politik energi dan pengelolaan BBM, bukan kebijakan kenaikan
    harga.Namun,apa pun alasannya,sikap parpol-parpol yang mempunyai kader
    di kabinet mendukung hak angket tidaklah etis.







    Bagaimana
    bisa, parpol yang semestinya bersama-sama menegakkan
    kekuasaan,menjalankan,dan mempertanggungjawabkan program
    pemerintahan,malah ikut mendelegitimasi kekuasaan itu sendiri. Karena
    itu, bisa dipahami jika partai pengusung SBY, Partai Demokrat,menyindir
    bahwa parpol-parpol tersebut hanya mau benefit-nya, tapi tidak mau
    konsisten.







    Bahasa lainnya, hanya mau menikmati
    kue kekuasaannya, tapi tidak mau menanggung residunya.Muaranya bisa
    diduga, mereka tidak ingin kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak
    populis akan mencemari pergerakan menuju 2009. Kalau memang
    parpol-parpol ingin dianggap konsisten, semestinya tidak mengambil
    sikap menggantung, tapi langsung saja keluar dari koalisi. Masyarakat
    pun tidak akan menilai mereka mau untungnya sendiri.







    Sekarang,bom
    konflik sudah dipicu.Tinggal bagaimana Presiden SBY merespons sikap
    mendua kolega-koleganya di koalisi, apakah mencopot menteri dari parpol
    bersangkutan, merestrukturisasi koalisi, atau lainnya. Intinya,
    diperlukan evaluasi untuk menstabilkan pemerintahan.Tapi semuanya
    memang ada risiko. Kita meyakini masyarakat sangat berharap terwujudnya
    kehidupan politik yang semakin dewasa.



     



    Jangan
    sampai ada lagi jatuh-bangun kekuasaan, yang ujung-ujungnya akan
    menyusahkan masyarakat.Kedewasaan politik hanya bisa terwujud jika
    parpol-parpol yang menjadi aktor dalam mengembangkan pemerintahan yang
    sehat dan stabil. Banyak wacana yang dimunculkan, seperti koalisi
    permanen.







    Apa pun istilahnya, kita membutuhkan
    bangunan politik yang menjamin kestabilan pemerintahan, permainan
    politik yang fair, dan tentunya bisa mewujudkan kesejahteraan
    masyarakat tanpa diombang-ambingkan permainan politik yang hanya
    berorientasi kekuasaan.(*)




     





    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Presiden "Dikeroyok" Hak Angket Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top