Presiden "Dikeroyok" Hak Angket - Buntet Pesantren Presiden "Dikeroyok" Hak Angket - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Saturday, June 28, 2008

    Presiden "Dikeroyok" Hak Angket


    hak angketOleh:
    Ahmad Irvan Maulana, SH



    Bahan Bakar Minyak (BBM) sekarang sudah naik
    pangkat "setinggi langit".  Harga sekarang sudah mencapai $140/barel (aaaargh
    Yell). Parahnya, kebijakan menaikkan BBM oleh Presiden dan wakilnya
    mengundang protes bukan saja para mahasiswa, tetapi juga anggota DPR di hampir
    semua fraksi kecuali Golkar dan Partai Demokrat. "Keroyokan" politik
    atau bukan,  hak angket ini dikhawatirkan berimbas pada impachment
    (pemakzulan) alias penurunan jabatan Presiden. Wah bisa seperti zaman Gus Dur
    dong yah. 







    Dari tayangan televisi berkali-kali, juga
    koran-koran yang membahas masalah ini ada kehawatiran kalau hak angket yang
    semula sebagai bentuk dari hak bertanya wakil rakyat pada kebijakan Presiden
    yang dianggap melanggar undang-undang itu menjadi kehawatiran dari pihak yang
    tidak setuju dalam hal ini adalahpartai Golkar.



    Ada banyak pertanyaan di benak kita, untuk apa
    sebenarnya hak angket itu diizinkan oleh sebagian besar anggota dewan
    terhormat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hak angket itu memang sengaja
    dikemas sebagai pintu masuk untuk bisa memberikan mosi tidak percaya kepada
    Presiden yang berujung pada pemakzulan. Atau sampai sejauhmana penggunaan hak
    angket itu apakah hanya sekedar mengoreksi Presiden ataukah sekedar promosi
    partai menjelang pemilu 2009?


    Beberapa alasan diajukannya hak angket ini, diantaranya karena
    pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak tanpa memberikan
    penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu pemerintah
    dianggap melakukan tindakan inkonstitusional karena tidak mendapat
    persetujuan dari DPR. Pemerintah juga dianggap melanggar UU No.36 tahun
    2004 dan UU No. 17 tahun 2004 tentang APBN. Dalam kedua undang-undang
    tersebut diatur mengenai asumsi-asumsi dasar yang harus disepakati. (Tempo)


    Namanya politik penuh liku-liku. Bagaimana tidak,
    partai pilar Presiden seperti PKS, PAN dan PPP semula tidak mau mengikuti hak
    angket namun tiba-tiba -apakah tekanan mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat
    ataukah memang panggilan nuraninya sendiri- mereka tiba-tiba berubah haluan
    dengan setuju untuk menggunakan hak angket kepada Presiden. Alasan yang
    dikemukakan adalah karena perubahan yang tiba-tiba dalam lobi-lobi. Lagi-lagi,
    lobi memang dahsyat.

    Sedangkan kalangan yang beroposisi dengan pemerintah seperti PKB dan PDIP sudah jelas hak angket harus dikedepankan. Bahkan keluarga besar Nahdiyin mendukung hak angket. Mereka terdiri dari
    GP Ansor, Fatayat NU, Ikatan
    Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU, Lembaga
    Kemaslahatan Keluarga NU, The Wahid Institute, Desantara dan
    Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).


    Sebenarnya dari pengakuan mayoritas anggota DPR
    yang setuju hak angket PKB, PDIP dan lainnya adalah untuk mengungkapkan misteri
    di balik kenaikan harga BBM. Salah satu asumsi yang dimunculkan, masalah BBM
    bukan karena kenaikan harga minyak global semata, melainkan juga terkait
    penurunan produksi minyak beberapa tahun terakhir.


    Tentu saja bagi presiden,  hak angket adalah semacam ancaman kekuasaan. Sejauh ini, kalangan
    di sekitar presiden masih sangat yakin bola salju politik tidak akan menjadi
    besar, hingga bisa menjatuhkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY). Hal ini karena mengacu pada sistem presidensial, bahwa pemakzulan
    (impeachment) bisa dilakukan jika presiden melanggar, mengkhianati negara,
    melakukan KKN, menyuap, dan melakukan pidana berat.


    Namun dalam dunia politik, apapun bisa berubah
    seketika.Pelajaran yang masih terngiang di telinga, menunjukkan kasus Bulog
    Gate dulu bisa menjadi senjata menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid
    . Nah,
    pada kasus BBM ini bisa jadi merupakan pintu masuknya yang sama dengan Bulogate
    yaitu hak angket. Tentu saja, siapa yang memenangkan ajang tanding politik
    kekuasaan, dialah yang menghegemoni kebenaran.


    Tapi itu hanya kehawatiran yang berlebihan, dari
    beberapa dialog di televisi misalnya menurut Efendi Khori, anggota dewan dari
    FKB, menyatakan bahwa hak angket itu sendiri sebenarnya adalah untuk menolong
    Presiden. Sebab nanti dalam penyelidikan terhadap kasus naiknya harga BBM dan
    merosotnya sumber daya minyak dalam negeri akan diektahui oleh semua pihak.
    Dengan demikian pemerintah dianggap akan bisa bekerjasama dengan DPR dan
    kalangan dewanpun bisa memberikan solusi-solusi yang berarti.


    Sementara itu, dari Fraksi PDIP, seperti dalam
    debat terbuka di televisi beberapa hari lalu menyatakan bahwa kebijakan
    menaikkan harga BBM itu sendiri tidak banyak memberikan keuntungan yang berarti
    bagi rakyat. Kelebihan dari subsidi yang mendapat kelebihan untuk APBN hanya 10
    trilyun dianggap kecil. Karenanya, kebijakan pemeritah menaikkan BBM itu tentu
    akan menyengsarakan rakyat. Padahal baik PKB maupun PDIP, sebenarnya banyak
    cara selain menaikkan harga BBM, namun pemerintah dinilai jalan sendiri dan
    menganggap bahwa menaikkan harga BBM sebagai satu-satunya jalan menyelamatkan
    APBN negara yang semakin kalut.


    Ya sudahlah, bola sudah digelindingkan tinggal
    bagaimana Presiden bisa memberikan keyakinan kepada wakil rakyat yang akan
    menggunakan hak angket itu. Kita sepakat bahwa bangunan politik itu mestinya
    dibangun bukan dalam wacana saling menjatuhkan tetapi bagaimana bisa memberikan
    keterbukaan publik. Baik presiden maupun DPR, sama-sama bersinergi itulah yang
    seharusnya dikedepankan bukan lagi kasus ini sebagai promosi politik menjelang
    2009. 


    Kita juga berharap, jangan sampai ada lagi
    jatuh-bangun kekuasaan (ingat lagu Kristina tkah), yang menambah daftar
    sengsaranya masyarakat. Kedewasaan politik hanya bisa terwujud jika
    parpol-parpol yang menjadi aktor dalam mengembangkan pemerintahan yang sehat
    dan stabil. Banyak wacana yang dimunculkan, seperti koalisi permanen. Bukankah
    kita bisa belajar bagaimana pertandingan Eropa dimana politik juga harus fair
    sebagaimana main bola. Wallahu a'lam.




    Ahmad Irfan Maulana, SH.
    Almuni Univ. Islam Malang  (UNISMA) th. 2005 kini aktif mengajar di Asrama dan sekolah di lingkungan Pondok Buntet Pesantren.


    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Presiden "Dikeroyok" Hak Angket Rating: 5 Reviewed By: Mubarok Hasanuddin
    Scroll to Top