Pertentangan Pendapat tentang Prinsip - Buntet Pesantren Pertentangan Pendapat tentang Prinsip - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Wednesday, June 18, 2008

    Pertentangan Pendapat tentang Prinsip


    Oleh: KH. Abdurrahman Wahid



     



    SEBUAH artikel di harian ini (SINDO) berbicara tentang dua pendapat yang
    menyangkut soal prinsipiil dalam kehidupan bernegara kita. Beberapa
    waktu yang lalu, sekelompok warga Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar
    Pembela Islam (LPI) menyampaikan pendapatnya.



     



    Baik Saudara Habib Rizieq maupun Munarman SH,
    menuntut pembubaran Ahmadiyah oleh pemerintah sebagai ”perintah agama”.
    Sebaliknya, penulis artikel ini mempertahankan hak hidup gerakan
    Ahmadiyah itu karena dijamin UUD 1945. Munarman SH, sebagai seorang
    pengacara hukum senior, seharusnya mengetahui bahwa sikap pemerintah
    harus berdasarkan UUD tersebut. Mengapa?






    Karena
    UUD hasil amendemen belum disahkan. Penulis artikel ini, yang sama
    sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan hukum, akan selalu
    menyesuaikan langkahnya pada hal itu. Itulah sebabnya, dia menyatakan
    akan melaksanakan UUD 1945 dengan konsekuen, termasuk dalam hal ini
    adalah status hukum gerakan-gerakan minoritas seperti Ahmadiyah.






    Sementara
    pendapat FPI dan LPI bukanlah berdasarkan pada UUD, karena itu tidak
    ada kewajiban untuk dilaksanakan. Namun, pemerintah bukannya
    mempertahankan jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945 kepada segala
    macam kaum minoritas di negeri ini, justru membiarkan FPI melakukan
    tindakan-tindakan menentang UUD tersebut.






    Apalagi
    Munarman SH, yang memimpin LPI memperkuat pelanggaran atas UUD tersebut
    dengan kekerasan, sehingga penulis terpaksa menganggapnya bukan sebagai
    orang yang mengerti hukum kita. Menurut penulis, kebiasaan dan tindakan
    seorang pakar hukum haruslah didasarkan pada sikap memuliakan hukum itu
    sendiri. Jadi, tidak dapat dibenarkan sikap yang mengambil ”jalan
    pintas” berupa tindakan main hakim sendiri.






    Jalan
    pintas yang diambil itu sudah tentu ada alasan-alasannya sendiri.
    Alasan pertama, biasanya berupa janji-janji untuk memperoleh jabatan
    posisi atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki
    sekarang. Alasan kedua, merasa kebencian yang tidak jelas ke mana
    arahnya.






    Namun, apa yang mendorong Munarman SH,
    bersikap seperti yang diperlihatkannya di Lapangan Tugu Monas pada 1
    Juni 2008 itu, tidak jelas bagi kita. Karena itu, penulis artikel
    harian ini menganggap keduaduanya sebagai motif yang bercampur dalam
    diri Munarman SH itu.






    Hal itu justru menambah
    kekhawatiran kita karena menjadi jelas bahaya-bahaya yang
    ditimbulkannya, yaitu sangat mudah melakukan tindak kekerasan pada
    orang yang tidak disenangi. Mereka dengan mudah melupakan motif-motif
    sebuah tindakan, seperti yang dilakukan penulis artikel harian ini.






    Penulis
    artikel harian ini tidak mengerti keyakinan/akidah gerakan Ahmadiyah
    itu, tetapi penulis memiliki motif untuk mempertahankannya: karena UUD
    kita menjamin kebebasan berpendapat maupun kemerdekaan untuk menyatakan
    pendapat tersebut.






    Pada 1919, tiga orang
    bersaudara sepupu memulai hal baru di masa itu. H Oemar Said
    Tjokroaminoto dari Surabaya, KH Hasjim As’yari dari PP Tebuireng di
    Jombang, dan KHA Wahab Chasbullah dari PP Tambak Beras, juga di
    Jombang, kurang lebih 100 km jauhnya dari Surabaya, melakukan diskusi
    tetap. Sudah tentu ikut juga menantu Tjokroaminoto yaitu Soekarno (Bung
    Karno).






    Mereka mendiskusikan setiap Kamis
    hal-hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu hubungan antara ajaran
    agama Islam dan nasionalisme itu. Dengan demikian, ketiga orang ulama
    tradisional itu mengakui kenyataan, bahwa bangsa kita ini memiliki
    pluralitas agama, budaya, bahasa, dan hal-hal lain.






    Dalam
    Muktamar ke-9 NU di Banjarmasin, Borneo Selatan, diputuskan bahwa tidak
    ada kewajiban mendirikan negara Islam bagi kaum santri di negeri ini.
    Sebab, kaum muslim dapat melaksanakan ajaran agama mereka dengan
    bersungguhsungguh. Karena itu, kaum santri dengan mudah menerima negara
    Pancasila, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Negara Kesatuan
    Republik Indonesia (NKRI).






    Bangsa kita pun
    dengan mudah menerima Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945. Namun,
    ternyata ada juga mereka yang tidak mau memperhatikan fakta historis
    ini, seperti FPI dan LPI. Inilah kenyataan yang harus kita terima dan
    perbaiki di masa depan bukan?






    KH. Abdurrahman Wahid
    Pengasuh Pondok Pesantren Almunawaroh Ciganjur, Jakarta



    Kliping dari Koran SINDO

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Pertentangan Pendapat tentang Prinsip Rating: 5 Reviewed By: Mubarok Hasanuddin
    Scroll to Top