Hanya Satu Kata: Berdamai - Buntet Pesantren Hanya Satu Kata: Berdamai - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Monday, June 16, 2008

    Hanya Satu Kata: Berdamai


    kh_salahuddin_wahid.jpgKonflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ”jilid
    kesekian” telah memasuki babak yang cukup menentukan, yaitu keluarnya
    keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa
    pemberhentian sementara terhadap Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB tidak
    sah karena dinilai bertentangan dengan AD/ART partai.







    Menurut majelis hakim yang diketuai Suharto,
    pemberhentian sementara terhadap Muhaimin Iskandar tidak termasuk dalam
    kategori yang dituliskan dalam AD/ART,yaitu tidak aktif selama enam
    bulan, tidak aktif dalam partai lain, dan tidak ada peringatan
    sebelumnya.Pemberhentian sementara Muhaimin Iskandar yang tertuang
    dalam SK 0375/DPP- 02/IV A 1/IV/2008 itu bertentangan dengan ART PKB
    Pasal 22.Seharusnya proses pemberhentian terlebih dahulu diberi
    peringatan sebanyak tiga kali dalam rentang waktu satu bulan.






    Gus
    Dur (GD) pun langsung menuding bahwa ada intervensi dari Istana
    berkaitan dikabulkannya gugatan Muhaimin itu. GD menduga ada
    kepentingan untuk menghalangi dirinya maju dalam Pemilihan Presiden
    (Pilpres) 2009.Yenny Wahid mengatakan bahwa yang digugat Muhaimin itu
    adalah SK dengan nomor yang salah.






    Menurutnya,pemberhentian
    melalui rapat pleno itu adalah pemberhentian sementara dan yang final
    adalah melalui MLB di Parung. Dalam waktu dekat, pihak GD akan
    mengajukan kasasi ke MA. Mereka yakin bahwa pemberhentian Muhaimin itu
    telah sesuai AD/ART PKB. Bahkan kepada media cetak Yenny juga
    mengatakan akan meminta perlindungan hukum dari MA karena menilai bahwa
    proses yang terjadi di PN Jaksel mencederai supremasi hukum.






    PN
    Jaksel dianggapnya tidak mengambil keputusan berdasar fakta hukum dan
    landasan yuridis tetapi dengan pertimbangan politis. Apakah tidak
    sebaiknya mengadu kepada Komisi Yudisial? Kita perlu mengingat kembali
    gugatan Alwi Shihab terhadap Gus Dur berkaitan dengan pemecatannya
    seperti terhadap Muhaimin.PN Jaksel memenangkan Gus Dur, tetapi MA
    membatalkan putusan itu dan memenangkan Alwi Shihab.






    Apakah
    kejadian serupa akan terjadi, artinya MA akan memenangkan Muhaimin?
    Majelis hakim yang dipimpin oleh Eddy Risdiyanto di PN Jaksel (pekan
    rjuga memenangkan gugatan Lukman Edy. Hakim menyatakan bahwa surat
    nomor 222/DPP-2/IV/A.1/Vl/ 2007 tanggal 8 Juni 2007 adalah tidak sah
    dan bertentangan dengan AD/ ART. Surat itu berisi pemberhentian Lukman
    Edy sebagai Sekjen DPP PKB dan pengangkatan Yenny Wahid sebagai
    penggantinya.






    Terhadap putusan itu,Ketua
    Lembaga Hukum DPP PKB Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa hakim tidak
    mempertimbangkan fakta adanya surat dari Menkumham tahun 2007 yang
    menguatkan keputusan DPP PKB itu. Ikhsan menilai bahwa hakim membuat
    putusan yang melampaui kewenangan Menkumham dan tidak punya kekuatan
    untuk membatalkan surat Menkumham itu.






    Kalau
    keputusan PN Jaksel itu dikuatkan oleh MA, memang akan timbul banyak
    masalah baru, karena dalam putusan PN Jaksel tentang Lukman Edy itu
    dinyatakan pula bahwa segala putusan DPP PKB yang tidak ditandatangani
    oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy adalah batal demi hukum. Sejumlah
    ahli hukum pun lalu bertanya,mengapa Lukman Edy dulu menerima keputusan
    DPP memberhentikan dirinya baru sekarang menggugat.






    Mungkin
    selama ini Lukman Edy belum melihat momentum untuk menggugat.Apakah
    mungkin putusan hakim agung di MA terhadap putusan PN Jaksel terhadap
    gugatan Muhaimin bisa berbeda dengan putusan terhadap gugatan Lukman
    Edy? Sekitar pertengahan Juli sudah bisa kita ketahui putusan MA,apakah
    pemberhentian sementara terhadap Muhaimin Iskandar itu bertentangan
    dengan AD/ART atau tidak.Kalau sah, maka DPP PKB yang diakui oleh
    Depkumham dan KPU adalah DPP PKB produk MLB Parung.






    Tetapi
    kalau pemberhentian itu dinyatakan tidak sah, DPP PKB produk MLB Parung
    adalah tidak sah. Demikian juga dengan DPP PKB produk MLB Ancol. Yang
    sah di mata Depkumham dan KPU adalah DPP PKB produk Muktamar
    Semarang.Timbul pertanyaan lagi, siapa Sekjen DPP PKB yang diakui?
    Apakah Lukman Edy atau Yenny Wahid? Kalau MA membatalkan putusan PN
    Jaksel yang memenangkan Lukman Edy, maka Sekjen yang diakui Depkumham
    dan KPU adalah tetap Yenny Wahid.






    Kalau MA
    menguatkan putusan (PN Jaksel) itu, maka sekjen yang harus diakui oleh
    Depkumham dan KPU adalah Lukman Edy. Kalau Lukman Edy harus diakui
    kembali oleh Depkumham, bagaimana dengan status dari produk DPP PKB
    yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekretaris umum Dewan
    Syuro,Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan Sekjen Yenny Wahid?



    Apakah
    sah atau tidak? Karena dalam putusan PN Jaksel tentang Lukman Edy itu
    dinyatakan pula bahwa segala putusan DPP PKB yang tidak ditandatangani
    oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy adalah batal demi hukum. Sebagai
    contoh, apakah pencalonan Acmady sebagai calon gubernur Jatim dari PKB
    itu sah atau tidak? Menurut saya yang awam hukum,pencalonan Achmady
    tetap sah,karena saat itu, Sekjen yang diakui oleh KPU adalah Yenny
    Wahid. Entah bagaimana pendapat ahli hukum.






    Bagaimana
    sebaiknya sikap kedua kubu saat ini, pascakeputusan PN Jaksel? Tetap
    mereka mempertahankan sikap seperti sebelumnya dan menganggap pendapat
    pihaknya yang paling benar dan menunggu hasil putusan MA? Atau
    berdamai? Dalam situasi biasa, artinya tidak ada sesuatu yang amat
    penting yang harus dikejar, yang terbaik memang menunggu putusan MA.



    Tetapi
    dalam situasi saat ini, yang harus segera konsentrasi pada penyusunan
    daftar caleg,sikap seperti itu tidak tepat dan merugikan PKB. Kalau
    putusan MA keluar medio Juli atau mungkin lebih cepat,waktu sudah
    tinggal sedikit untuk konsolidasi. Perlu dihitung juga waktu yang
    diperlukan Depkumham dan KPU untuk menyesuaikan diri dengan putusan MA.






    Salah satu kemungkinan hasil putusan MA, yang
    menurut saya (subyektif tentunya) terbaik dan amat mungkin terjadi,
    ialah kembali ke hasil Muktamar Semarang yang sekarang terdaftar di
    Depkumham.Kalau putusan MA seperti iu, secara hukum selesai tetapi
    secara psikologis diperlukan waktu panjang untuk berdamai. Apakah tidak
    sebaiknya kedua kubu itu segera berdamai tanpa menunggu keputusan MA
    guna menghemat waktu yang amat berharga?






    Diperlukan
    pengorbanan dari kedua kubu,terutama petingginya.Juga diperlukan jiwa
    besar, kerendahan hati,sikap negarawan dan kelenturan. Sikap benar
    sendiri,rasa hebat sendiri dan tinggi hati dari semua pihak harus
    dijauhi. Hanya dengan kesediaan berkorban dari para petinggi saja,
    nasib PKB, kesetiaan serta aspirasi konstituen dapat diselamatkan.Jadi
    hanya ada satu kata: berdamai! (*)





    KH. Salahuddin Wahid
    Pengasuh Pesantren Tebuireng 
    Kliping dari Koran SINDO
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Hanya Satu Kata: Berdamai Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top