Kwik Kian Gie: Pemerintah Tidak Perlu Menaikan BBM - Buntet Pesantren Kwik Kian Gie: Pemerintah Tidak Perlu Menaikan BBM - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Monday, May 26, 2008

    Kwik Kian Gie: Pemerintah Tidak Perlu Menaikan BBM


    kwik.jpg
    Dalam sebuah dialog beberapa hari lalu di RCTI, terkait dengan kenaikan BBM, Kwik Kian Gie menuturkan bahwa pemerintah sebetulnya  tidak perlu menaikkan harga BBM karena sebenarnya, menurut perhitungan versi Kwik Kian Gie,  pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan minyak tapi mengapa dikatakan Rugi.





    Analisa Kwik ini menurutnya belum ada yang bisa membantah. Bahkan beliau mengajak untuk terus beraragumentasi atau berdebat masalah ini. Meskipun akhirnya pemerintah menjatuhkan pilihan untuk menaikkan harga BBM, pendapat Kwik hanyalah pendapat dan  sayangnya tidak digubris dan dibiarkan menjadi konsumsi publik saja.



    Tulisan ini merupakan ulasan Kwik Kian Gie (KKG) tentang kenaikan BBM.
    Argumentasi KKG perlu dilirik sebagai alternatif pemikiran. Walaupun
    para ekonom pemula sampai kawakan pernah membantah argumen KKG.
    KKG menyimpulkan pemerintah kelebihan uang. Argumentasi ini juga sudah
    pernah dikemukakan jauh sebelumnya dan ini juga pernah dibantah di sini.
    Mengapa dikatakan pemerintah harus mengeluarkan uang untuk memberi
    subsidi, sehingga APBN-nya jebol. Karena itu harus menaikkan harga BBM
    yang sudah pasti akan lebih menyengsarakan rakyat lagi setelah kenaikan
    luar biasa di tahun 2005sebesar 126%.

    Menteri Keuangan Sri
    Mulyani Indrawati (Menkeu) memberi keterangan kepada Rakyat Merdeka
    yang dimuat pada tanggal 24 April 2008. Angka-angka yang dikemukakannya
    adalah angka-angka yang terakhir disepakati antara Pemerintah dan DPR,
    yang sekarang tentunya sudah ketinggalan.

    Maka dalam
    perhitungan yang dituangkan ke dalam tiga buah Tabel Kalkulasi saya
    menggunakan angka-angkanya Menkeu yang diperlukan untuk mengetahui
    berapa persen bagian bangsa Indonesia dari minyak mentah yang
    dikeluarkan dari perut bumi Indonesia. Berapa jumlah penerimaan
    Pemerintah dari Migas di luar pajak. Jadi yang saya ambil angka-angka
    yang masih dapat dipakai walaupun banyak angka yang sudah ketinggalan
    oleh perkembangan, seperti harga minyak mentahnya sendiri. Angka
    kesepakatan antara Pemerintah dan Panitya Anggaran harga minyak masih
    US$ 95 per barrel. Sekarang sudah di atas US$ 120. Saya mengambil US$
    120 per barrel.

    Menkeu antara lain mengemukakan bahwa lifting
    (minyak mentah yang disedot dari dalam perut bumi Indonesia ) sebanyak
    339,28 juta barrel per tahun. Dikatakan bahwa angka ini tidak
    seluruhnya menjadi bagian Pemerintah. (baca : bagian milik bangsa
    Indonesia). Kita mengetahui bahwa 90% dari minyak kita dieksploitasi
    oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Maka mereka berhak atas
    sebagian minyak mentah yang digali. Berapa bagian mereka? Menkeu tidak
    mengatakannya. Tetapi kita bisa menghitungnya sendiri berdasarkan
    angka-angka lain yang dikemukakannya, yaitu sebagai berikut.


    Menkeu memberi angka-angka sebagai berikut.


    Lifting : 339,28 juta barrel per tahun;
    Harga minyak mentah : US$ 95 per barrel;
    Nilai tukar rupiah : Rp. 9.100 per US$;
    Penerimaan Migas diluar pajak : Rp. 203,54 trilyun.

    Dari
    angka-angka tersebut dapat dihitung berapa hak bangsa Indonesia dari
    lifting dan berapa persen haknya perusahaan asing. Perhitungannya
    sebagai berikut.

    Hasil Lifting dalam rupiah : (339.280.000 x 95) x Rp. 9.100 = Rp. 293,31 trilyun.

    Penerimaan
    Migas Indonesia : Rp. 203,54 trilyun. Ini sama dengan (203,54 : 293,31)
    x 100 % = 69,39%. Untuk mudahnya dalam perhitungan selanjutnya, kita
    bulatkan menjadi 70% yang menjadi hak bangsa Indonesia.

    Jadi
    dari sini dapat diketahui bahwa hasil lifting yang miliknya bangsa
    Indonesia sebesar 70%. Kalau lifting seluruhnya 339,28 juta barrel per
    tahunnya, milik bangsa Indonesia 70% dari 339,28 juta barrel atau 237,5
    juta barrel per tahun.

    Berapa kebutuhan konsumsi BBM bangsa
    Indonesia? Banyak yang mengatakan 35,5 juta kiloliter per tahun. Tetapi
    ada yang mengatakan 60 juta kiloliter. Saya akan mengambil yang paling
    jelek, yaitu yang 60 juta kiloliter, sehingga konsumsi minyak mentah
    Indonesia lebih besar dibandingkan dengan produksinya.

    Produksi yang menjadi hak bangsa Indonesia : 237,5 juta kiloliter.

    Konsumsinya
    60 juta kiloliter. 1 barrel = 159 liter. Maka 60 juta kiloliter sama
    dengan 60.000.000.000 :159 = 377,36 juta barrel.

    Walaupun
    kesepakatan antara Pemerintah dan DPR seperti yang dikatakan Menkeu
    tentang harga minyak mentah US$ 95 per barrel, saya ambil US$ 120 per
    barrel.

    Walaupun kesepakatan antara Pemerintah dan DPR seperti
    yang diungkapkan Menkeu tentang nilai tukar adalah Rp. 9.100 per US$,
    saya ambil Rp. 10.000 per US$.

    Tabel III (klik tabel).

    Hasilnya
    seperti yang tertera dalam Tabel III, yaitu pemerintah kelebihan uang
    tunai sebesar Rp. 35,71 trilyun, walaupun dihadapkan pada keharusan
    mengimpor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rakyatnya. Produksi minyak
    mentah yang menjadi haknya bangsa Indonesia 237,5 juta barrel.
    Konsumsinya 60 juta kiloliter yang sama dengan 377,36 juta barrel.
    Terjadi kekurangan sebesar 139,86 juta barrel yang harus dibeli dari
    pasar internasional dengan harga US$ 120 per barrelnya dan nilai tukar
    diambil Rp. 10.000 per US$. Toh masih kelebihan uang tunai, bukan?

    Tabel I (klik tabel)

    Apalagi
    kalau kita merangkaikan semua data kesepakatan terakhir antara
    Pemerintah dengan Panitya Anggaran DPR. Seperti yang diungkapkan oleh
    Menkeu kepada Rakyat Merdeka tanggal 24 April yang lalu kesepakatannya
    adalah sebagai berikut.

    Lifting : 339,28 juta barrel per tahun ;
    Harga : US$ 95 per barrel ;
    Nilai tukar : Rp. 9.100 per US$ ;
    Penerimaan Migas di luar pajak : Rp. 203,54 trilyun.

    Kalkulasi
    tentang uang yang harus dikeluarkan dan uang yang masuk seperti dalam
    Tabel I. Tabel tersebut menyiratkan bahwa kelebihan uang tunainya
    sebesar Rp. 82,63 trilyun. Ketika itu Pemerintah sudah teriak bahwa
    kekurangan uang dalam APBN dan minta mandat dari DPR supaya
    diperbolehkan menggunakan uang APBN sebesar lebih dari Rp. 100 trilyun,
    yang disetujui oleh DPR.

    Tabel II (klik tabel)

    Dalam
    Tabel II saya mengakomodasi pikiran teoretis dari Pemerintah yang
    mengatakan bahwa Pertamina harus membeli minyak mentahnya dari Menteri
    Keuangan dengan harga internasional yang dalam kesepakatan antara
    Pemerintah dan Panitia Anggaran US$ 95 per barrel dan nilai tukar
    ditetapkan Rp. 9.100 per US$.

    Seperti dapat kita lihat,
    hasilnya memang Defisit sebesar Rp. 122,69 trilyun. Tetapi uang yang
    harus dibayar oleh Pertamina kepada Menteri Keuangan yang sebesar Rp.
    205,32 trilyun kan milik rakyat Indonesia juga? Maka kalau ini
    ditambahkan menjadi surplus, kelebihan uang yang jumlahnya Rp. 82,63
    trilyun, persis sama dengan angka surplus yang ada dalam Tabel I.

    Mengapa Pemerintah mempunyai pikiran bahwa subsidi sama dengan pengeluaran uang tunai?
    Mengapa DPR menyetujuinya? Itulah yang menjadi pertanyaan terbesar buat
    saya yang sudah saya kemukakan selama 10 tahun dalam bentuk puluhan
    tulisan di berbagai media massa. Dibantah tidak, digubris tidak.

    Sekarang
    saya mengulanginya lagi, karena masalahnya sudah menjadi kritis dalam
    dua aspek. Yang pertama, kesengsaraan rakyat sudah sangat parah. Kedua,
    kenaikan harga BBM lagi bisa memicu kerusuhan sosial. Kali ini jangan
    main-main. Semoga saya salah.

    PIKIRAN BINGUNG

    Ketika
    harga BBM di tahun 2005 dinaikkan dengan 126%, bensin premium menjadi
    Rp. 4.500 per liter. Ketika itu, harga bensin ini ekivalen dengan harga
    minyak mentah sebesar US$ 61,5 per barrel.

    Pemerintah
    mengatakan bahwa mulai saat itu sudah tidak ada istilah subsidi lagi,
    karena harga BBM di dalam negeri sudah sama dengan harga minyak mentah
    yang setiap beberapa kali sehari ditentukan oleh New York Mercantile Exchange. Memang betul, bahkan lebih tinggi sedikit, karena ketika itu harga minyak mentah US$ 60 per barrel.

    Ketika
    harga minyak mentah turun sampai sekitar US$ 57 dan Wapres JK ditanya
    wartawan apakah harga BBM akan diturunkan, beliau menjawab “tidak”.
    Lantas harga minyak meningkat sampai US$ 80. Wartawan bertanya lagi
    kepadanya, apakah harga BBM akan dinaikkan? Dijawab : “Tidak, dan tidak
    akan dinaikkan walaupun harga minyak mentah meningkat sampai US$ 100
    per barrel.”

    Lantas Presiden mengumumkan bahwa kalau harga
    minyak sudah US$ 120 pemerintah akan kekurangan uang untuk memberikan
    subsidi kepada rakyatnya dalam jumlah besar, sehingga APBN akan jebol.
    Maka terpaksa menaikkan harga BBM pada akhir Mei dengan sekitar 30 %.
    Jadi sangatlah jelas bahwa Presiden menganggap subsidi BBM sama dengan
    uang tunai yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah.

    Pada
    tanggal 13 Mei jam 22.05 Metro TV menayangkan Today’s Dialogue, di mana
    Wapres Jusuf Kalla mengakui bahwa pemerintah akan kelebihan uang, yang
    dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Jadi dalam pengadaan BBM
    pemerintah kekurangan uang karena harus memberikan subsidi, atau
    kelebihan uang yang akan dipakai untuk membangun infrastruktur? (kurt)

    Sumber
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Kwik Kian Gie: Pemerintah Tidak Perlu Menaikan BBM Rating: 5 Reviewed By: Mubarok Hasanuddin
    Scroll to Top