Rakyat Dininabobokan Subsidi Energi - Buntet Pesantren Rakyat Dininabobokan Subsidi Energi - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Thursday, April 24, 2008

    Rakyat Dininabobokan Subsidi Energi


    Zulfa Rafik Ikandar
    Oleh: Zulfa Rafik Ikandar


    Ada
    yang menarik dari berita minggu pertama bulan ini dimana Presiden dikabarkan memarahi
    bupati yang tengah tertidur saat Presiden pidato. Kejadian itu sungguh
    memalukan, karena esoknya berita dari Forum Konsolidasi Pimpinan Daerah di
    Gedung Lemhanas itu ramai tersebar di media massa.
    Padahal pada pertemuan itu tengah dibicarakan presiden bagaimana mengubah gaya
    hidup masyarakat yang boros dalam penggunaan energi.



    Akibat gaya
    hidup bangsa ini yang sangat boros, ditambah krisis energi yang tak
    berkesudahan, benar-benar tengah mengombang-ambingkan perekonomian Indonesia.
    Karena kehidupan harus berlanjut, pemerintah menyuntik dana untuk subsidi
    bidang energi mencapai Rp187,1 triliun atau setara 79,8% dari beban subsidi di
    APBNP yang mencapai Rp 234,4 triliun.



    Perhitungan tersebut mengakibatkan
    subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp126,8 triliun, sedangkan
    subsidi listrik Rp60,2 triliun. Subsidi untuk sektor nonenergi dianggarkan
    hanya sebesar Rp47,2 (SINDO, 14/4). Meskipun ada satu bupati tidur tapi
    setidaknya banyak bupati dan walikota lainnya ikut mendengarkan kehawatiran
    sang Presiden.



    Boros

    Seorang ahli mengatakan (Thomas
    Robert Malthus), Indonesia
    bisa terjadi kemungkinan kiamat energi jika bila penyediaan minyak bumi Indonesia
    tak mampu mengikuti laju pertumbuhan pemakaian yang tak terkendali.

    Ada
    tiga sektor yang mengakibatkan boros energi. pertama, kepemilikan kendaraan pribadi.
    Permintaan untuk produk ini terus menanjak. Misalnya pada 2007 saja para
    produsen mobil mampu menjual 434.437 unit mobil. Jumlah tersebut meningkat 36,2
    % dibanding 2006, saat mobil terjual sebanyak 318.904 unit. Untuk sepeda motor
    kita bisa melihat pada tahun lalu ada 4.688.263 motor terjual, naik 5,89% dari
    penjualan tahun 2006 yang mencapai 4.427.342 unit motor.

    Kedua, pemakaian daya listrik
    yang berlebihan. Kita bisa melihat bagaimana konsumtifnya bangsa ini dalam hal
    penggunaan energi listrik. Kepemilikan alat elektronik dalam satu keluarga
    sering kali berlebihan. Faktor ketiga, manajemen transportasi yang buruk. Tiada
    hari tanpa macet, tiada hari tampa
    pemborosan. Menurut perhitungan Bappenas, pemborosan bahan bakar minyak rata-rata
    untuk mobil yang terjebak kemacetan sebesar 1,75 liter dan 0,35 liter per hari
    untuk sepeda motor.

    Lain lagi perhitungan Study on
    Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (Sitramp 2004). Ada
    nilai kerugian sebesar Rp. 8,3 triliun akibat kemacetan lalulintas di DKI Jakarta.
     Angka tersebut mencakup biaya
    operasional, waktu, dan kesehatan. Belum lagi jika dihitung kerugian seluruh Indonesia.


    Konversi

    Minyak bumi di satu sisi sebagai rahmat
    sekaligus "malapetaka" kolektif. Wacana saat ini yang paling sering
    digembor-gemborkan adalah diversifikasi energi atau umum kita kenal sebagai
    konversi. Program ini jelas harus didukung.

    Dalam program konversi ini,
    pemerintah cenderung dinilai banyak kalangan kurang efektif dalam penangannya.
    Padahal kesalahan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah harusnya jangan
    jadi alasan bagi masyarakat untuk menilai secara parsial program ini sebagai
    suatu kesalahan. Kita tidak mau ekonomi Indonesia
    berakhir kolaps akibat kesalahan rakyat dalam memahami maksud konversi energi
    yang dilakukan pemerintah.

    Konversi bahan bakar minyak dalam
    bentuk gas elpiji merupakan wacana yang ideal karena Indonesia
    salah satu produsen gas bumi dunia. Selama ini, gas bumi lebih banyak diekspor
    dengan harga murah. Karenanya langkah pemerintah untuk mengalihkan minyak ke
    gas elpiji adalah tepat.

    Meski di lapangan dijumpai banyak
    kekeliruan sehingga membuat kepanikan sesaat, ini tidak lain karena niat baik
    pemerintah belum ditopang kinerja aparat di lapangan dalam mengamankan pasokan.
    Adanya ketimpangan suplai dan permintaan tentu menyengsarakan rakyat. Namun
    pelan tapi pasti, upaya tersebut harus terus dijalankan.

    Peraturan Presiden No 5/2006 tentang
    Rencana diversifikasi energi harus konsisten diwujudkan. Pada 2025 Indonesia
    hanya akan mengonsumsi minyak bumi sebesar 40% dari jumlah konsumsi 2006. Pemakaian
    energi akan dialihkan ke gas alam, batu bara, dan sumber energi terbarukan.

    Langkah singkat yang harus
    disegerakan adalah bagaimana agar subsidi kendaraan pribadi dihilangkan
    kemudian dialihkan kepada moda transportasi masyarakat yang lebih luas.
    Sehingga diaharapkan masyrakat akan berpindah ke moda transportasi massal.

    Bangsa ini memang terlalu
    dimanjakan oleh pemerintah. Subsidi minyak dan listrik begitu menyerap APBN
    yang sangat besar itu membuat harga energi menjadi murah. Namun dampaknya di
    saat energi menghadapi masalah, kerugian negara yang kini mendera bangsa ini.
    Mungkin langkah tepat bagi pemerintah adalah memberikan pajak yang sangat besar
    untuk barang-barang konsumsi yang boros energi. Atau dengan cara pemerintah mengembangkan
    transportasi massal. Kalau sudah banyak pengguna transportasi massal, maka
    lebih baik mengantuk di kendaraan umum ketimbang di depan presiden. (dari
    berbagai sumber).

    *Penulis adalah alumni Buntet Pesantren, manager sebuah perusahaan konsultan perminyakan.
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Rakyat Dininabobokan Subsidi Energi Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top