NEGARA TANPA KELAMIN - Buntet Pesantren NEGARA TANPA KELAMIN - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Tuesday, April 8, 2008

    NEGARA TANPA KELAMIN


    Memang John Kennedy, mantan presiden negeri Paman Sam (Amerika Serikat)
    ini pernah bilang ”jangan tanya apa yang akan diberikan negara
    kepadamu, tetapi bertanyalah pada dirimu apa yang akan engkau berikan
    untuk negaramu”, namun apa yang disampaikan Kennedy ini sering
    disalahmaknakan atau diselingkuhkan interpretasinya oleh kalangan elit
    politisi, khususnya mereka yang sedang duduk di ranah pemimpin
    (pejabat, birokrat).



    Ungkapan itu ditembakkan kepada rakyat supaya
    rakyat berfikir, bersikap, dan berbuat semata-mata hanya
    (mengabsolutkan loyalitas) untuk dan demi negara. Rakyat dilarang atau
    diharamkan berfikir, bersikap, dan berbuat yang tidak untuk negara,
    termasuk segala daya yang dipunyai oleh rakyat harus dipersembahkan
    pada negara, baik negara ini meminta atau tidak.

    Kalau sudah seperti
    itu, maka yang besar tentulah negara, pasalnya segala yang dimiliki
    oleh rakyat dipersembahkan atau halal diambil oleh negara. Rakyat tak
    lebih dari sekedar sebagai sekumpulan manusia yang menunggu perintah,
    menantikan jadi obyek pemberlakuan hukum, dan tidak sepantasnya
    menolak, apalagi sampai melakukan oposisi pada negara.

    Dalam posisi
    itu, negara menjadi organisasi suci, kiblat utama paradigma, atau
    kekuatan monoloyalitas yang tak terbantahkan, karena di dalam dirinya
    terdapat sumber-sumber sakralitas dan superioritas, serta privilitas
    yang membuat rakyat hanya bisa mengikuti apa yang dimaui oleh negara,
    dan bukan negara yang mengikuti apa yang dimauinya.

    Jika paradigma
    yang bertahan atau dilestarikan dalam diri negara itu adalah
    monoloyalitas rakyat, maka negara seperti ini tidak lebih dari sebuah
    gambaran ”negara tanpa kelamin” atau negara tanpa alat vital, negara
    tanpa aurat, negara tanpa merasa perlu punya harga diri. Paradigma ini
    dapat terbaca dalam kasus lumpur lapindo misalnya, yang menempatkan
    warga Porong layaknya kurcaci yang tak punya negara.

    Di dalam
    dirinya (negara) hanya tersimpan ambisi, rumusan target-target, atau
    pergulatan kepentingan yang menempatkan rakyat sebatas kumpulan korban
    yang absah dikorbankan secara sistemik dan berlapis, kumpulan
    manusia-manusia kalah yang permisif untuk terus dikalahkan, atau
    sekumpulan kurcaci yang tak boleh dikasih hati atau hanya ”berhak” mati
    dimana saja kapan mereka mau, termasuk diseret oleh banjir lumpur
    lapindo yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

    Paradigma Kennedy di atas
    sebenarnya tidak akan menempatkan negara membuat rakyat terpinggir,
    tergusur, dan terkerangkeng dalam ketidakberdayaannya, manakala setiap
    elemen bangsa menempatkan dirinya sebagai rakyat. Kalau dalam ranah ini
    memberdaya prinsip egalitarianisme, alias tidak ada diskriminasi dalam
    pemberlakuan kewajiban terhadap negara, maka rakyat kebanyakan tidak
    akan kesulitan menjalani kehidupannya dengan atmosfir kesejahteraan,
    kedamaian, dan kemakmuran.

    Yang membuat rakyat di negari ini tetap
    kesulitan menuai kesejahteraan hidupnya adalah sikap dan perilaku
    sebagian kecil rakyat, yang sedang dipercaya mengemban misi besar
    negara atau kemana-mana merepresentasikan dirinya sebagai ”rasul
    negara”, yang aktifitas kesehariannya bukan diperuntukkan
    sebesar-besarnya demi negara dan untuk negara, melainkan demi
    kepentingan pribadi, golongan, kroni, korporasi, dan partai-partainya.

    Diantara
    elit kekuasaan (pemimpin) negeri ini, sangat gampang kita ditemukan
    mental mentolelir, menasbihkan gaya asal boleh, asal aman, dan
    menguntungkan, atau menghalalkan berbagai bentuk penjualan atau
    pembisnisan aset-aset rakyat. Apa saja yang menjadi sumberdaya atau
    penyangga keberlanjutan hidup bangsa terus menerus digali,
    dieksploitasi, dan dikomoditi guna memperbesar pundi-pundi keuntungan
    ekonomi atau sekedar memuaskan ambisi-ambisinya yang tidak pernah kenal
    titik nadir.

    Target memperkaya diri dan kelompok, serta meningratkan
    status sosial telah membuat pemimpin kita layaknya segerombolan
    ”pembunuh berdarah dingin” yang menebar ancaman kematian dimana-mana.
    Meski mereka ini tak membuat rakyat mati mengenaskan secara langsung,
    namun akibat apa yang diperbuatnya, rakyat terkeroposi keberdayaan dan
    keberlanjutan hidupnya.

    Rakyat tidak ubahnya kantong basah yang
    terus menerus dikuras dan diperasnya supaya konstruksi kekuatannya
    habis. Apa saja yang masih melekat dalam diri rakyat terus dicari dan
    kemudian dikalkulasi secara matematis nilai keuntungan yang bisa
    diperolehnya jika dijadikan obyek jual, baik kepada pebisnis di dalam
    negeri maupun kalangan sindikat global.

    Sindikat global telah
    membuat elit pemimpin negeri ini terpuruk dalam ketidakberdayaan,
    sehingga saat rakyat dilecehkan, diperdaya habis-habisan, atau mulai
    dari kekayaan intelektual (seperti jenis lagu sampai reog) hingga
    kekayaan fundamental yang paling menentukan hajat hidup (keberlanjutan)
    bangsa dirampok orang atau negara lain, elit-elit kita tidak punya
    kekuatan melawannya, atau surut nyali dengan apologis yang irasional
    dan disobyektifitas.

    Sebut saja mulai dari pasir, habitat laut,
    kekayaan hutan, hingga anak-anak bangsa yang masih berumur belasan
    tahun, telah diperlakukan oleh pemimpin bermental pedagang dan
    tengkulak itu untuk dijual kepada sindikat-sindikat global atau
    oknum-oknum pemodal dari negara lain, yang sudah menempatkan Indonesia
    sebagai ”Republik Tengkulak”, yang berjaya.

    Rakyat di negeri ini
    tidak banyak yang paham kalau dirinya punya kedaulatan yang idealnya
    dijunjung tinggi dan ditegakkan dengan titik darah penghabisan (kinerja
    maksimal) oleh ”rasul negara”. Mereka sebenarnya tidak banyak
    ”meminta”, apalagi sampai memaksa dengan radikalitas dalam hidup
    bermasyarakat dan bernegara ini.

    Mereka misalnya cukup diberi hak
    pangan murah, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, upah
    standar minimum dan perlindungan keselamatan kerja, yang jika ini
    diwujudkan oleh ”rasul negara”, maka mereka tentu akan jadi kelompok
    pendiam atau membisukan diri dalam kesederhanaan, atau tidak sampai
    susah-susah menggelar demo dan menciptakan apa yang disebut oleh JK.
    Skolnick ”peradilan tanpa pengadilan” (baca: pengadilan jalanan).

    Identitas
    sebagai ”rasul negara” yang melekat dalam diri segelintir elit jauh
    dari mencerminkan nilai-nilai moral kenabian (keberagamaan), mengingat
    dalam dirinya hanya membara keinginan atau ambisi-ambisi yang berpola
    penaklukan, penjarahan, dan penghancuran sumberdaya bangsa. Apa saja
    yang masih tersisa, layak digali, dan dikalkulasi mendatangkan
    keuntungan ekonomi dan politik berlaksa, dijadikannya sebagai obyek
    penguatan dirinya.

    Segelintir elit yang terkadang lancar bertitah
    kalau dirinya sekumpulan pemimpin itu tidak lebih dari sosok atau
    pemain panggung kekuasaan yang terseret menghilangkan ”kelamin” negara.
    Mereka tidak merasa malu, tak menggunakan standar moral, mengeliminasi
    parameter etika, dan bahkan ”membunuh” komitmennnya untuk memanusiakan
    rakyat negeri ini.


    * Dekan Fakultas Hukum Unisma, Ketua LTNU Kota Malang, dan Penulis Buku ”Republik Kaum Tikus”
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: NEGARA TANPA KELAMIN Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top