Keputusan Pemerintah Soal Ahmadiyah Jangan Menimbulkan Anarkisme - Buntet Pesantren Keputusan Pemerintah Soal Ahmadiyah Jangan Menimbulkan Anarkisme - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Friday, April 25, 2008

    Keputusan Pemerintah Soal Ahmadiyah Jangan Menimbulkan Anarkisme


    Keputusan pemerintah tentang aliran Ahmadiyah harus
    bijaksana dan jangan menimbulkan anarkisme di antara umat beragama,
    kata Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Achmad.




    "Jadi teman-teman, bapak-bapak (pemerintah,red) yang memutuskan masalah
    ini `monggo` dipertimbangkan, apakah itu bisa berdampak ke sana atau
    tidak (anarkisme,red), itu harus dicermati," katanya di Magelang, Kamis.

    Menurut dia, kehidupan beragam di Indonesia jangan sampai semakin
    tercabik-cabik jika perbedaan yang ada diangkat menjadi pendorong
    tindakan anarkis.

    Keputusan soal Ahmadiyah, katanya, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    "Kalau misalnya ditetapkan, karena kita negara hukum dan hukum
    menetapkan begitu, dan itu memang mempunyai ketetapan hukum, sekarang
    yang harus dicermati bagaimana supaya anarkis, tindakan kekerasan,
    menghakimi sendiri semacam itu tidak terjadi, ini harus
    dipertanggungjawabkan, kalau semacam itu terjadi kita rugi semuanya,"
    katanya.

    Pemerintah pada Rabu (23/4) memutuskan menunda pembahasan rancangan
    surat keputusan bersama Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung
    tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pada 16 April 2008
    Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat)
    menilai Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran pokok Islam.

    Achmadi berpendapat perlunya pemerintah mengambil keputusan terbaik
    soal Ahmadiyah untuk kepentingan kesatuan dan kebersamaan umat beragama
    terutama umat Islam.

    "Kalau sampai umat Islam tercerai berai karena itu, `eman` (sayang,red)," katanya.

    Menurut dia, Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak awal kemerdekaan
    dan waktu itu sudah mendapat pengesahan keberadaannya di Indonesia.

    "Berjalan cukup lama dan sebagaimana saya ketahui, di sana ada dua
    yaitu Kodian dan Lahore. Lahore itu barangkali tidak terlalu jauh
    dengan yang kita lakukan selama ini, sama saja, Alqurannya, sahadatnya
    ya itu, tidak ada tambahan, Mirza itu hanya sekadar mujadid, adapun
    dalam kelompok Ahmadiyah ada dua versi yang satu mengatakan bahwa Mirza
    juga mendapatkan wahyu, mungkin perlu kita cermati, apa yang
    dimaksudkan wahyu yang diberikan kepada Mirza, apakah sama dengan wahyu
    yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu, itu yang harus
    dipermasalahkan," katanya.

    Ia mengatakan, aktivitas Ahmadiyah sebagai organisasi kemungkinan bisa dihentikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Tetapi, katanya, kegiatan ibadah, ritual dan aktivitas mereka tidak bisa dilarang.

    "Itu hak mereka, misalnya orang Islam tidak salat tidak apa-apa, kita
    mau menindak apa mereka. Jadi secara organisasi `monggo` kalau
    pemerintah mempunyai kebijakan dan mungkin pertimbangan tertentu,
    pertimbangan politis, sosiologis, kultural, silakan itu, tetapi jangan
    sampai dampak yang tidak kita inginkan (anarkisme,red) terjadi,"
    katanya.(antara/kurt)
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Keputusan Pemerintah Soal Ahmadiyah Jangan Menimbulkan Anarkisme Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top