Kohesi Bangsa dan Ancaman Radikalisme - Buntet Pesantren Kohesi Bangsa dan Ancaman Radikalisme - Buntet Pesantren
  • Latest News

    Saturday, March 22, 2008

    Kohesi Bangsa dan Ancaman Radikalisme


    Oleh : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat*



    02-komarhidayat-f.jpgDALAM acara peluncuran dan bedah buku Merajut Kembali Keindonesiaan
    Kita karangan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kampus Universitas Gadjah
    Mada, 15 Maret lalu, saya sempat merenung, betapa besar jasa
    Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam merajut keindonesiaan kita.


    Saya melihat keduanya sebagai aset bangsa yang konsisten membela
    Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),Pancasila,dan meredam gerakan
    radikalisme keagamaan. Tentu saja banyak organisasi masyarakat (ormas)
    dan paguyuban daerah serta organisasi profesi yang juga berperan
    sebagai kekuatan pemersatu bangsa.






    Namun, izinkanlah saya untuk
    melihat dua ormas ini karena keduanya memiliki keunikan tersendiri.
    Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 dan NU tahun 1926 merupakan dua
    ormas keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin juga di seluruh
    dunia Islam.






    Meski tidak ada data statistik yang valid,
    diperkirakan anggota NU sekitar 40 juta dan Muhammadiyah 35 juta.Namun,
    kalau dihitung dari mereka yang pernah berstudi di lingkungan perguruan
    Muhammadiyah, jumlahnya jauh lebih besar ketimbang mereka yang pernah
    belajar di lingkungan pendidikan NU.



    Pilar Kohesi Bangsa



     Sekali
    lagi, meski hanya menyebut kedua ormas Islam itu,tidak berarti saya
    menafikan peran ormas lain yang juga berperan sebagai pilar kohesi
    keindonesiaan.Namun, dua ormas ini bagi saya sangat fenomenal,terutama
    ketika muncul gerakan radikalisme keagamaan yang bersifat eksklusif
    serta begitu mudah menyalahkan dan bahkan mengafirkan pihak lain yang
    berbeda.






    Muhammadiyah dan NU dikenal moderat dalam paham
    keagamaan dan sikap politiknya.Keduanya memiliki pandangan politik yang
    sejalan dengan cita-cita kemerdekaan,yaitu menjadikan Pancasila sebagai
    dasar bernegara serta menjaga keutuhan NKRI.Hal ini penting ditegaskan
    ketika posisi negara lemah, iklim kebebasan terbuka, lalu muncul dan
    berkembang ideologi transnasionalisme yang kurang setia pada NKRI dan
    Pancasila sebagai ideologi negara.






    Saat ini ada beberapa paham
    dan gerakan keagamaan yang begitu militan dan cenderung kurang peduli
    dengan agenda memperkuat rumah Indonesia agar warganya terlindungi dan
    hidupnya nyaman dalam suasana kemajemukan dari segi bahasa,budaya,dan
    agama.






    Muhammadiyah dan NU konsisten mengajak seluruh warganya
    yang tersebar di berbagai pulau Nusantara aktif di berbagai profesi
    yang beragam; mereka yang tersebar di partai politik (parpol) yang
    berbeda-beda juga diajak melebur serta aktif membangun Indonesia
    sebagai rumah tinggal bersama.Itulah sebabnya keduanya menilai posisi
    Pancasila sebagai ideologi bernegara sudah final,bahkan mesti dijaga.






    Keduanya
    secara realistis dan konstruktif ingin merajut dan menjaga
    keindonesiaan kita yang majemuk,yang merupakan kekayaan dan realitas
    sosial, tetapi harus dirawat agar keragaman tidak berubah menjadi
    sumber konflik dan ancaman bagi kerukunan hidup berbangsa. Yang mesti
    diperankan lebih aktif lagi oleh Muhammadiyah dan NU adalah tetap
    menjaga independensinya sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual.






    Agar
    ketika terjadi gerakan radikalisme keagamaan dan konflik
    sosial,keduanya mampu sebagai peredam, wasit, dan pemberi solusi yang
    cerdas dan berwibawa.Peran ini sangat penting terutama di saat posisi
    pemerintah lemah dalam mengontrol warganya karena lebih sibuk dengan
    urusan dirinya serta direpotkan oleh perilaku parpol yang kurang
    produktif dan kooperatif dengan pihak pemerintah dalam menyelesaikan
    berbagai persoalan bangsa.






    Dalam situasi seperti saat ini,
    kepemimpinan Muhammadiyah dan NU diharapkan mampu menjadi kekuatan
    kontrol dan sumber pencerahan bagi para warganya yang aktif di parpol
    yang akhir-akhir ini tampaknya semakin sibuk berbagi kekuasaan dalam
    setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) dan saat mendekati pemilihan
    umum (pemilu).






    Namun, peran ini tidak akan efektif kalau
    kepemimpinan kedua ormas Islam terbesar ini tidak bisa menjaga jarak
    dari politik praktis. Kita semua berharap, para pemimpin ormas ini
    tidak akan menjadikan jabatannya sebagai ajang dan batu loncatan untuk
    meraih jabatan politik sehingga menurunkan independensi, wibawa, dan
    kredibilitas lembaga sebagai kekuatan moral, intelektual, dan pilar
    keindonesiaan.






    Pemerintah pantas berterima kasih kepada ormas
    dan komunitas keagamaan, apa pun agamanya, yang telah berjasa
    menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara di saat negara tidak
    mampu melaksanakan kewajiban untuk mencerdaskan warganya.
    Bayangkan,tanpa partisipasi mereka, betapa semakin tertinggalnya dunia
    pendidikan kita.






    Namun, kita pun agak menyayangkan andai saja
    ormas-ormas itu tergoda oleh gravitasi politik sehingga potensinya
    sebagai kekuatan pendidikan, peradaban, dan pilar kebangsaan melemah.






    Kebebasan yang Memabukkan



    Sartre,
    seorang filosof humanisme yang sangat gigih memperjuangkan kebebasan
    atau kemerdekaan individu, pernah mengingatkan adanya jebakan yang
    disebut the dizzyof freedombagi mereka yang mendambakan kebebasan
    secara mutlak.






    Pada tataran filosofis,mereka yang menginginkan
    kebebasan secara absolut,yaitu tak ada lagi apa pun dan siapa pun yang
    membatasi dan mengikat kebebasannya, justru akan mengalami pusing tujuh
    keliling (dizzy).Seseorangakan mabuk dan bingung dengan kebebasan yang
    dimilikinya. Bayangkan ketika hidup ini tak ada fondasi tempat
    berpijak, kita akan jatuh pada situasi nihilisme dan keabsurdan.






    Kebebasan
    absolut justru akan berubah menjadi tirani bagi kebebasan itu sendiri.
    Karena itu, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Tuhan, di sana
    pasti ada kaidah-kaidah moral yang diyakini sebagai pijakan dan sumber
    makna hidup.






    Hidup dikatakan bermakna ketika ada parameter
    nilai dan sistem kepercayaan sebagai fondasi dan ikatan yang
    dipertahankan agar kehidupan menjadi terstruktur serta memiliki tujuan
    yang jelas dan mulia, yang membatasi sebuah kebebasan. Hanya saja,agar
    agama dan keyakinan hidup tidak merusak kebebasan, ketaatan pada kaidah
    agama haruslah dilakukan secara rasional dan sukarela, bukan karena
    paksaan atau rasa takut. Demikian juga halnya pada tataran
    sosial-politik.






    Kebebasan yang tiada batas dan tidak terikat pada
    aturan moral serta hukum yang disepakati pasti akan mendatangkan
    keabsurdan, kekacauan, dan kebingungan (dizzy).Apa yang terjadi selama
    10 tahun terakhir ini, orang mendambakan kebebasan tanpa mau terikat
    dan menjunjung tinggi kaidah moral dan hukum.






    Maka, yang
    terjadi adalah kekacauan (chaos),bukannya keteraturan dan keindahan
    (cosmos). Sayangnya, sebagian kelompok mengidentikkan demokrasi dengan
    kebebasan berbuat dan berbicara apa saja, padahal demokrasi
    meniscayakan ketaatan pada hukum, undang-undang, serta kaidah-kaidah
    moral.






    Di atas semuanya itu, sebebas dan sedemokratis apa pun
    sebuah negara,kepentingan nasional tetap menjadi referensi dan motivasi
    percaturan politiknya.Saya khawatir kebebasan yang berkembang di
    Indonesia sekarang ini justru akan menggerogoti substansi dan
    nilai-nilai demokrasi dan kita terjebak pada pemahaman yang dangkal
    tentang makna kebebasan.






    Sekali lagi,dalam konteks kehidupan
    sosial politik dan berbangsa khususnya, peran Muhammadiyah dan NU
    hendaknya bisa tampil lebih efektif, berwibawa, dan cerdas agar
    kemajemukan agama dan budaya Indonesia ini tidak terjebak pada pusaran
    kebebasan yang ujungnya akan mencabik-cabik kesatuan dan keharmonisan
    hidup berbangsa dan bernegara.






    Pendek kata,kedua ormas ini
    memiliki potensi, peluang, dan panggilan sangat mulia untuk menjaga
    kohesi bangsa dari berbagai gerakan radikalisme yang menggunakan
    simbol-simbol agama.(*)






    *)Rektor UIN Syarif Hidayatullah



    Sumber Kliping dari Koran SINDO

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Kohesi Bangsa dan Ancaman Radikalisme Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top